Gubernur Aceh Angkat Bicara Soal Pencabutan 2 Pasal UUPA

Image
Monday, 30 October 2017 | 13:20:27 WIB 211

Takengon (nusapos.com)-Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf angkat bicara soal pencabutan dua pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) oleh pemerintah pusat melalui UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Irwandi menyebutkan, pemerintah Aceh tidak tinggal diam dalam upaya memperjuangkan dan menyelamatkan butir-butir UUPA.

Begitu pun ia menepis soal tudingan para pihak yang menyebut pemerintah Aceh terkesan 'bungkam' saat pemerintah pusat mencabut dua pasal dalam UUPA itu. 

"Saya orang pertama yang menyerukan kepada DPR Aceh agar dibentuk tim pengawasan UUPA, kita peduli betul soal UUPA," kata Irwandi kepada wartawan saat berkunjung ke Aceh Tengah, Minggu (29/10/2017).

Bahkan, ia mengaku telah membentuk tim pengawas UUPA yang terdiri dari kalangan Akademisi, Legislatif dan Eksekutif.

Kendati pun saat disinggung perkembangan terakhir soal pencabutan dua pasal di UUPA, Irwandi mengaku tidak mengetahui. Begitupun dengan perkembangan terkini di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini lagi proses, saya mau tau keputusan akhir saja," ujar Irwandi.

Di lain sisi, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) justeru mendukung pencabutan dua pasal UUPA itu. Ia juga meminta agar MK memerintahkan DPR Aceh untuk menggelar referendum soal judicial review yang diajukan DPR Aceh.

"Melalui referendum akan terlihat, apakah rakyat Aceh setuju dengan penerapan pasal 571 huruf d UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 atau sebaliknya," kata Safarudin.

Untuk diketahui, DPR Aceh resmi mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstiusi (MK) terhadap pasal 557 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) serta pasal 571 huruf d UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Gugatan itu berkaitan dengan pencabutan dua pasal 57 dan 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dua pasal itu mengatur tentang keanggotaan dan masa kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).


Sumber : rri

Laporan : -

Editor : Red


loading...